Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pilkada Serentak 2024 adalah salah satu tahapan penting dalam proses pemilu yang dilakukan oleh KPU di tingkat kabupaten/kota untuk menghitung dan mengumumkan hasil resmi dari pemungutan suara yang telah dilaksanakan. Rapat pleno terbuka ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk KPU, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), saksi dari pasangan calon, serta pengawas pemilu, dan bersifat terbuka bagi publik untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

1. Tujuan Rapat Pleno Terbuka

• Menjamin Transparansi: Rapat pleno terbuka bertujuan untuk memberikan transparansi kepada masyarakat tentang hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten/kota.
• Memastikan Akurasi Hasil: Dengan melibatkan berbagai pihak, rapat pleno bertujuan untuk memastikan bahwa hasil rekapitulasi yang diumumkan adalah akurat dan sah sesuai dengan data yang tercatat.
• Mengumumkan Hasil Pemilu: Rapat pleno menjadi sarana bagi KPU untuk secara resmi mengumumkan hasil pemungutan suara, yaitu jumlah suara yang diperoleh oleh setiap pasangan calon di setiap wilayah.

2. Prosedur Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pilkada

a. Persiapan Sebelum Rapat Pleno

1. Pengumpulan Formulir C1 dan C2:
   • Setelah penghitungan suara selesai di tingkat TPS, formulir C1 (hasil penghitungan suara di TPS) dan C2 (berita acara pemungutan suara) dikumpulkan oleh PPK dan diserahkan ke KPU kabupaten/kota.
2. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen:
   • KPU memeriksa kelengkapan dan kesesuaian formulir-formulir yang diterima, memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan ada dan lengkap.

b. Pelaksanaan Rapat Pleno

1. Pembukaan Rapat:

   • Rapat dimulai dengan pembukaan secara resmi oleh Ketua KPU kabupaten/kota dan pengantar mengenai agenda serta tujuan rapat pleno.
   • Menjelaskan proses yang akan dilalui dalam rekapitulasi suara dan pengumuman hasil.

2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara:

   • PPK menyampaikan hasil penghitungan suara dari masing-masing kecamatan.
   • Setiap hasil penghitungan suara dari PPK dibacakan dan dicocokkan dengan data yang ada di KPU.
   • Jika ada perbedaan, KPU akan melakukan klarifikasi dan pengecekan ulang.

3. Penyampaian Daftar Hasil Penghitungan Suara (DPS) dan Formulir C1:

   • Setelah seluruh kecamatan dibacakan hasilnya, KPU kabupaten/kota akan mengumumkan hasil akhir dengan memaparkan jumlah suara sah, tidak sah, dan perolehan suara masing-masing pasangan calon.
   • Formulir C1 yang sudah ditandatangani oleh KPPS, PPK, dan saksi paslon akan digunakan sebagai referensi dalam rekapitulasi suara.

4. Penandatanganan Berita Acara:

   • Setelah hasil rekapitulasi diumumkan, berita acara hasil rekapitulasi yang sah akan ditandatangani oleh semua pihak terkait, termasuk Ketua KPU, saksi dari paslon, serta Panwaslu.
   • Penandatanganan ini merupakan tanda bahwa semua pihak menerima hasil yang diumumkan.

c. Pengawasan dan Keamanan

1. Pengawasan oleh Panwaslu:
   • Panwaslu dan pengawas pemilu lainnya turut hadir dalam rapat pleno untuk mengawasi jalannya rekapitulasi hasil dan memastikan bahwa proses tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
2. Keamanan Rapat Pleno:
   • Untuk menjaga kelancaran rapat pleno, pihak kepolisian atau aparat keamanan setempat akan mengamankan jalannya acara, khususnya di daerah-daerah dengan potensi kerawanan yang lebih tinggi.

3. Pasca Rapat Pleno

a. Pengumuman Hasil Pilkada

• Hasil Rekapitulasi:
  • Setelah rapat pleno selesai, KPU kabupaten/kota akan mengumumkan hasil rekapitulasi resmi di berbagai media, termasuk melalui situs web resmi KPU dan papan pengumuman publik.
  • Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak di masing-masing wilayah akan diumumkan sebagai pemenang Pilkada.

b. Proses Pengajuan Sanggahan atau Keberatan

1. Sanggahan oleh Pasangan Calon:
   • Jika ada pasangan calon yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi, mereka dapat mengajukan sanggahan atau keberatan kepada KPU.
   • Sanggahan ini bisa berkaitan dengan temuan adanya pelanggaran atau kecurangan yang terjadi selama pemungutan suara.
2. Proses Penyelesaian Sengketa:
   • Jika ada sengketa, KPU akan berkoordinasi dengan Bawaslu atau lembaga hukum terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut.

c. Penetapan Pasangan Calon Terpilih

• Setelah semua proses selesai, termasuk penyelesaian sengketa, KPU akan menetapkan pasangan calon yang terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sah, berdasarkan hasil rekapitulasi suara.

4. Aspek yang Dipantau dalam Rapat Pleno

• Transparansi: Keterbukaan dalam proses rekapitulasi hasil, termasuk akses bagi saksi, pengawas, dan publik untuk mengikuti jalannya rapat.
• Kepatuhan terhadap Protokol: Kepatuhan terhadap aturan main yang ditetapkan oleh KPU terkait dengan rekapitulasi suara dan pelaporan hasil.
• Integritas Hasil Rekapitulasi: Validitas dan keabsahan data yang dibacakan, memastikan tidak ada manipulasi atau perubahan data hasil pemungutan suara.

5. Tantangan dalam Rapat Pleno Terbuka

1. Potensi Konflik atau Ketegangan:
   • Rapat pleno dapat memicu ketegangan antara tim sukses pasangan calon atau dengan pihak pengawas pemilu. Untuk itu, KPU perlu menjaga netralitas dan komunikasi yang baik.
2. Penyebaran Berita Tidak Akurat:
   • Dalam beberapa kasus, informasi yang belum final dapat tersebar di luar rapat pleno, menimbulkan kebingungan di masyarakat. KPU harus mengelola informasi dengan hati-hati.
3. Penyelesaian Sanggahan atau Sengketa:
   • Pengajuan keberatan atau sengketa oleh pasangan calon bisa mempengaruhi kecepatan penetapan hasil Pilkada. Penyelesaian masalah ini harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan bukti yang kuat.

Kesimpulan

Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil Pilkada serentak 2024 adalah proses krusial untuk memastikan hasil pemungutan suara yang sah dan transparan. Dengan melibatkan berbagai pihak dan pengawasan yang ketat, proses ini menjamin integritas Pilkada dan memastikan bahwa hasil yang diumumkan adalah hasil yang valid. Rapat pleno ini juga menjadi titik akhir dari pelaksanaan Pilkada di tingkat kabupaten/kota, sebelum pasangan calon terpilih resmi diumumkan dan ditetapkan.